Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik Lingkup Pulau Jawa

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan pelayanan publik,kementrian PANRB menyelenggarakan  kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan publik Lingkup Pulau Jawa,kegiatan tersebut bertempat di Hotel Morazen Surabaya, Jalan Kayoon No.4-10 Kota Surabaya pada hari Rabu 4 Maret 2026 pada pukul 08.00-16.00 WIB. pelaksanaan kegiatan luring (on site) diperuntukan bagi kepala Biro/Bagian Organisasi. sedangkan Badan Riset dan Inovasi Daerah kususnya bidang INOGI mengikuti kegiatan tersebut secara daring (online) sebagai awalan dan penjaringan masukan terhadap kebijakan pelayanan publik yang sudah ada, yang bertempat di kantor BRIDA Kabupaten Tulungagung.

Kementrian PANRB sebagai leading sector reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang komprehensif. kebijakan-kebijakan ini mencangkup perumusan kebijakan pelayanan publik, pemberdayaan inklusif, serta pengembangan praktik terbaik pelayanan publik, penyampaian dan pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan strategis ini menjadi kunci agar seluruh instansi pemerintah dapat mengimplementasikan transformasi pelayanan publik secara selaras dan terkoordinasi.

Penyampaian kebijakan pelayanan publik secara menyeluruh ditujukan kepada Kepala Biro/Bagian Organisasi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau pejabat setingkat yang memiliki peran strategis serta dalam menerima memahami dan menyampaikan kembali kebijakan pelayanan publik di instansi masing-masing. maksud dan tujuan tersebut memberikan pemahaman komprehensif kepada kepala Biro/Bagian Organisasi tentang kebijakan strategis pelayanan publik berfokus pada manusia (human-centered public service) agar dapat menjadi agen perubahan di instansi masing-masing serta memberikan keterampilan teknis kepada admin Instansi/Level 0 dalam memanfaatkan aplikasi SKM Online, sehingga pengukuran kepuasan masyarakat dapat dilaksanakan secara valid, real-time, terintgegrasi dan berdampak nyata pada transformasi pelayanan publik yang responsif,inklusif,dan akuntabel.

Dengan pemahaman komprehensif ini, para kepala Biro/Bagian Organisasi diharapkan dapat menjadi agen perubahan (change agent) yang mampu menginternalisasi dan mengkomunikasi kebijakan pelayanan publik kepada seluruh unit kerja di instansi masing-masing sehingga transformasi pelayanan publik dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan selanjutnya kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan dapat mengkomunikasikan kebijakan inovasi pelayanan publik kepada seluruh unit kerja di instansi masing-masing sehingga tercipta ekosistim inovasi pelayanan publik yang mendukung transformasi pelayanan publik.