Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Indikasi Geografis Kerajinan Marmer Tulungagung di Kabupaten Tulungagung
BRIDA Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Indikasi Geografis Kerajinan Marmer Tulungagung perihal Permohonan Dukungan dan Tindak Lanjut Potensi Indikasi Geografis untuk Kerajinan dibutuhkan koordinasi dan penguatan data dalam mendukung usulan indikasi geografis kerajinan marmer di Kabupaten Tulungagung.kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2026 Jam 08.00 WIB - selesai, yang bertempat di Ruang Rapat Prajamukti Setda Kabupaten Tulungagung. padaa kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum
Pada kegiatan Rapat tersebut dibuka oleh sambutan Bpk. Asisten Administrasi Umum menyampaikan bahwa rapat hari ini merupakan tindak lanjut surat dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) nomor: HKI-KI.07.06-06 perihal Permohonan Dukungan dan Tindak Lanjut Potensi Indikasi Geografis untuk Kerajinan dibutuhkan koordinasi dan penguatan data dalam mendukung usulan indikasi geografis kerajinan marmer di Kabupaten Tulungagung. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan adanya pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kerajinan Marmer di Kabupaten Tulungagung dalam mendukung identitas produk kerajinan Marmer dari penyalahgunaan pihak lain.
Kepala BRIDA Kabupaten Tulungagung dalam Laporan Panitia Penyelenggara menyampaikan maksud dan tujuan dari rapat koordinasi dan sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait Indikasi Geografis Kerajinan
Marmer di Kabupaten Tulungagung sebagai perlindungan secara legalitas terhadap kerajinan marmer di Kabupaten Tulungagung dan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini implementasi dari dukungan Kabupaten Tulungagung terhadap kebijakan Pemerintah Pusat akan kerajinan marmer yang merupakan salah satu kerajinan Dekranasda di Kabupaten Tulungagung. Dalam pengajuan sertifikat indikasi geografis ini akan dibantu pelaksanaan kajian dan analisanya oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dan didampingi oleh Kanwil Kemenkum Surabaya.